Malaysia Berulah Bangun Mercusuar Di Perairan Indonesia, TNI AL Siagakan KRI Sutedi Senoputra

Tiga tahun paskasengketa patok batas di Desa Camar Bulan, Temajok Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas antara pemerintah negara Indonesia dan Malaysia pada Oktober 2011 lalu, pihak Malaysia kembali berulah. Pemerintah Malaysia diduga telah melakukan aktivitas pembangunan rambu suar di kawasan perairan Indonesia tepatnya titik koordinat 02.05.053 N-109.38.370 E Bujur Timur, atau sekitar 900 meter di depan patok SRTP 1 (patok 01) di Tanjung Datu Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.   
  

Informasi yang dihimpun Pontianak Post, aktivitas pembangunan rambu suar tersebut telah terpantau oleh petugas navigasi perhubungan laut yang akan akan melaksanakan serah terima pos navigasi di Temajok. Saat bersamaan, petugas navigasi melihat iring-iringan kapal Malaysia yang berjumlah delapan buah yang terdiri dari tiga kapal boat, empat tongkang material, dan satu kapal angkatan laut bergerak menuju perairan lebih kurang 900 meter di depan patok SRTP 01.

Kapal-kapal tersebut melakukan pemasangan tiang pancang besi dalam rangka membangun mercusuar. Bahkan sampai saat ini sudah terpasang tiga tiang pancang. "Informasi ini kami terima pada tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 wib," kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Pontianak Kolonel Dwika Tjahya Setiawan, Minggu (18/5). 

Dari informasi tersebut pihaknya saat ini masih menyelidiki aktivitas yang dilakukan oleh pihak Indonesia atau tidak. Sebab, berdasarkan perundingan antara Indonesia dan Malaysia di Kinabalu (1975) dan Semarang (1978), wilayah Camar Bulan seluas 1.400 hektar di Kalimantan Barat merupakan wilayah Malaysia. "Namun untuk kawasan perairan hingga kini tidak belum ada kesepakatan antara kedua negara," kata Dwika.

Kendati demikian, lanjut Dwika, berdasarkan peta, aktivitas pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia tersebut masuk ke perairan Indonesia. Pembangunan mercusuar tersebut berada tak jauh dibawah mercusuar yang ada di bukit Tanjung Datu. 

"Namun kami masih selidiki dahulu kebenarannya. Pesawat Kasa kami sudah melakukan pemotretan lewat udara dan dalam waktu dekat ini kami akan mengirim kapal perang ke lokasi aktivitas pembangunan mercusuar itu. Jika memang terbukti melanggar daerah teritorial, maka serara tegas akan dilakukan pengusiran," tegasnya.

Pembangunan mercusuar atau bikon oleh pihak Malaysia di perairan Tanjung Datok Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas membuat TNI AL terusik. Pangkalan TNI AL (Lanal) Pontianak mengirim dua armada yang terdiri dari satu kapal perang dan pesawat udara untuk memantau perkembangan pembangunan rambu suar tersebut.

Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Pontianak, Kolonel Dwika Tjahja Setiawan mengatakan, pengiriman dua armada tersebut untuk melakukan pemantauan pembangunan mercusuar yang dilakukan pihak Malaysia di perairan Tanjung Datok. Sekaligus sebagai upaya pengamanan di kawasan perbatasan. “Tadi malam KRI SSA (Sutedi Seoputra) sudah berangkat dan sekarang berada di sekitar lokasi pembangunan mercusuar di Tanjung Datok. Selain itu, kami juga melakukan patroli dengan pesawat udara TNI AL U 621 untuk pemantauan,” kata Dwika kepada Pontianak Post, kemarin.
 

Dikatakan Dwika, KRI SSA (Sutedi Senoputra) yang dikirim ke lokasi dilengkapi dengan peralatan perang dan tim Hidros TNI AL sebagai tim survey untuk mengidentifikasi lokasi. “Armada ini kami siagakan di sana,” kata Dwika.
 

Dari hasil pemantauan melalui pesawat udara, lanjut Dwika, pihaknya tidak melihat adanya aktivitas pembangunan oleh pihak Malaysia. Kendati demikian, dari pemantauan tersebut, anggota yang diturunkan melihat keberadaan kapal tongkang, tugboat dan kapal Malaysia. “Cuaca hari ini tidak kondusif. Saat pemantauan terjadi hujan deras dan gelombang yang mengakibatkan jarak pandang sangat terbatas. Kami di sana tidak melihat ada aktivitas pembangunan, namun kami melihat keberadaan beberapa kapal di lokasi pembangunan,” lanjutnya.
 

Kendati demikian, TNI Angkatan Laut Pontianak membenarkan adanya upaya pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia di perairan Tanjung Datok. “Kami membenarkan adanya upaya pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia di Tanjung Datok. Namun apakah hari ini aktivitas itu berlangsung, kami tidak melihat karena cuaca buruk,” jelasnya.
 

Disinggung soal keberadaan lokasi pembangunan, Dwika mengatakan, berdasarkan floting peta laut yang dimiliki TNI AL, pembangunan rambu suar oleh pihak Malaysia berada di perairan Indonesia tepatnya di titik koordinat 02.05.053N-109.38.760E. “Berdasarkan peta itu, lokasi pembangunan oleh pihak Malaysia secara yuridis berada di perairan Indonesia. Namun kami masih melakukan pengecekan kembali,” katanya.
 

Aktivitas pembangunan tersebut setelah terpantau oleh petugas navigasi perhubungan laut yang akan akan melaksanakan serah terima pos navigasi di Temajok. Saat bersamaan, petugas navigasi melihat iring-iringan kapal Malaysia yang berjumlah delapan buah yang terdiri dari tiga kapal boat, empat tongkang material, dan satu kapal angkatan laut bergerak menuju perairan lebih kurang 900 meter di depan patok SRTP 01.
 

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Barat, Sukiman meminta Pemerintah menindaklanjuti dan menyelidiki secara serius pembangunan Mercusuar oleh Malaysia di Kawasan Perairan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar. ”Pemerintah harus bertindak tegas seandainya pembangunan Mercusuar memang masuk ke wilayah kedaulatan RI,” ungkapnya Senin (19/5) via telepon.
 

Menurut dia pelanggaran yang dilakukan Malaysia tidak hanya sekali dilakukan. Pertama lepasnya Sipadan-Ligitan sudah membuat muka Indonesia tertampar di dunia internasional. Lalu patok batas di Camar Bulan ikut diganggu juga. ”Lalu muncul lagi persoalan baru dengan membangun Mercusuar di Kabupaten Sambas,” ungkapnya.
 

Katanya Malaysia sepertinya tidak pernah puas dan selalu senang mengusik kedaulatan NKRI I. “Ini sudah menyangkut harga diri bangsa. Kita seperti diinjak-injak. Harus ada sikap tegas. Tegur pemerintah Malaysia melalui jalur diplomatik,” usulnya.
 

Politisi PAN asal Kalbar ini menambahkan pembangunan Mercusuar di wilayah perairan bahkan sampai melibatkan pengawalan dari militer kerajaan Malaysia segala. Bahkan ada kapal perang yang ikut nongkrong di perairan wilayah RI menunggu proses pembangunan tersebut. Sepertinya ada misi khusus kenapa dibangun Mercusuar.
 

”Seandainya mereka hormat seharusnya dibangun tetapi dengan melakukan koordinasi ke Pemerintah RI. Jangan hanya menguntungkan salah satu negara. Apalagi soal perbatasan sangat rentan. Wilayah perairan tersebut juga masih bersengketa,” terangnya.
 

Sukiman meminta Pemerintah RI perlu menambah Pangkalan TNI AL berkedudukan di perairan Kabupaten Sambas. Pembangunanya harus dilengkapi dengan perlengkapan teknologi dan komunikasi sangat canggih. Tujuannya untuk menjaga segala potensi dan kedaulatan perbatasan wilayah kelautan RI. “Sistem komunikasi canggih sangat berguna mendeteksi gangguan di wilayah perbatasan RI,” ujarnya.
 

Selain itu, ia meminta Pemerintah RI melengkapi TNI AL di Kalbar kapal-kapal patroli dengan kemampuan sangat cepat menjangkau perairan perbatasan. Kapal-kapal tersebut mampu dipergunakan untuk memonitor wilayah perbatasan dan perairan di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
 

Sukiman berjanji, ia bersama kawan-kawannya di DPR RI terutama Komisi Hankam akan membawa pembangunan Mercusuar oleh Malaysia pada sidang paripurna besok (hari ini). “Jelas saya sebagai bagian dari NKRI dan wakil rakyat dari Kalbar sangat menyayangkan tindak tanduk Pemerintah Malaysia dengan membangun Mercusuar tersebut,” tuturnya.

Pemprov Kirim Utusan Ke Paloh

Sementara itu pemprov mengutus Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Togi L Tobing, untuk  meninjau lokasi pembangunan mercusuar oleh Malaysia yang diduga masuk kawasan Tanjung Dato, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.
 

“Kami mengutus staf ahli bidang hukum untuk meninjau lapangan dan setelah pulang akan dibuat laporannya,” ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya seusai paripurna di DPRD Provinsi Kalbar, Senin (19/5).
 

Menurut Christiandy, pengutusan staf ahli tersebut untuk mengetahui kondisi detil di lapangan, kendati persoalan perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kalbar pun melaporkannya secara resmi kepada pemerintah pusat, setelah mendapat informasi di lapangan.
 

“Saya sudah mendapatkan informasi dari Danlanal. Gubernur juga sudah mendapatkan informasi tersebut. Informasinya TNI dan Polri juga sudah melaporkannya kepada Kementerian Luar Negeri. Secepatnya akan kami laporkan kepada pemerintah pusat,” ungkap Christiandy.
 

Christiandy menuturkan selama ini Pemerintah Malaysia tidak pernah membicarakan pembangunan mercusuar dengan Pemprov Kalbar selaku kawasan yang berbatasan dengan negara tersebut. Tetapi, lanjut Christiandy, dirinya belum mendapatkan informasi apakah persoalan itu pernah dibicarakan Malaysia dalam pertemuan Sosek Malindo.
 

Christiandy menambahkan saat ini sedang diselidiki perihal pembangunan mercusuar. Jika pembangunan itu memasuki wilayah Kalbar, Indonesia, ia meminta ditindak tegas karena melanggar kedaulatan negara.
 

“Institusi pengamanan di perbatasan seperti jajaran TNI dan petugas kita di perbatasan juga akan memberi data selengkapnya,” katanya.