Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyampaikan, pertemuan itu diikuti Kementerian Pertahanan, TNI dan Kementerian Luar Negeri.
"Pertemuan itu dipimpin Menteri Luar Negeri," kata Moeldoko di
sela-sela Apel Kesiapan Latihan Gabungan TNI di Dermaga Komando Lintas
Laut (Linlamil) Tanjung Priok, Jakarta, Minggu 25 Mei 2014.
Moeldoko kembali menegaskan, bahwa TNI telah mengusir pekerja
bangunan agar menghentikan kegiatan pembangunan mercusuar tersebut serta
menegakkan bendera merah putih di sana sebagai simbol bahwa wilayah itu
merupakan kedaulatan Indonesia.
Sedangkan bangunan mercusuarnya yang masih dalam proses itu belum dihancurkan.
"Tidak usah dibongkar-bongkar. Kalau itu masih berada di wilayah
Indonesia, saya akan dirikan bendera merah putih," ujar Doktor Bidang
Ilmu Administrasi Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia itu.
Moeldoko menambahkan, pada 28 Mei mendatang TNI juga akan
mengundang Gubernur Kalimantan Barat, bupati dan seluruh unsur TNI yang
berada di sana untuk merumuskan secara detail kekuatan pertahanan.
"Kekuatan pertahanan di sana harus diperkuat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio
menuturkan, kapal TNI Angkatan laut selalu siaga di kawasan Tanjung
Datuk untuk menjaga kedaulatan negara.
"Tiga kapal perang, KRI Madang, KRI Barakuda, sudah berada di sana,
karena wilayah ini masih menjadi perdebatan, dan harus kita jaga,"
katanya.
SBY : Indonesia Malaysia Harus Bahas Mercusuar Tanjung Datu
Presiden mengatakan jika Malaysia meniatkan pembangunan mercusuar di Tanjung Datuk harus dengan Indonesia. Mercusuar iti untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan navigasi. Mercusuar itu juga tidak diberi identitas negara.
"Tanjung Datuk masih menjadi wilayah yang dipersengketakan, tentunya tidak baik kalau membangun begitu saja," kata SBY di Hotel Shangri-La, Manila, Filipina, Sabtu (24/5).
Seperti dilansir Situs Kepresidenan, Malaysia dalam proses membangun mercu suar di perairan TanjungDatuk. Wilayah tersebut masihmenjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia.
Namin, sikap pemerintah Indonesia meminta proses pembangunan mercu suar tersebut dihentikan. Lokasi pembangunan mercu suar berada di dalam garis landas kontinen Indonesia berdasarkan perjanjian RI– Malaysia tahun 1969.
Indonesia sudah melayangkan undangan untuk membahas masalah ini, dan Malaysia memberi respon yang positif. Presiden berharap kedua negara bisa menyeselesaikan persoalan ini dengan baik.
"Jika pembangunan mercusuar diperlukan untuk kepentingan navigasi, hal tersebut bisa dilakukan bersama, dan tidak perlu ada identitas negara. Indonesia sangat terbuka untuk menyelesaikan setiap sengketa perbatasan secara damai, menggunakan saluran politik dan demokrasi, sesuai dengan hukm internasional," jelas SBY.
Mabes : Malaysia Tidak Boleh Bangun Mercusuar Di Daerah Sengketa
Mabes TNI bersikap tegas atas aksi Malaysia yang membangun mecusuar di perairan sengketa di Tanjung Datu. Patok besi sudah dipasang para pekerja Malaysia, dengan dikawal angkatan bersenjata negeri jiran itu. TNI yang mengetahui aktivitas itu segera mengirim kapal perang.
"Itu wilayah abu-abu, itu status quo. Nggak boleh masuk," jelas Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (21/5/2014).
Kapal perang TNI dan pesawat pengintai segera bergerak melakukan pemantauan dan pemotretan. Kapal perang hanya berpatroli di sekitar pembangunan mercusuar itu.
"Jangan sampai mereka masuk perairan Indonesia," tegas Fuad.
Mabes TNI juga segera mengontak Kemlu untuk meminta melakukan langkah diplomasi terkait provokasi Malaysia yang membangun mercusuar itu.
"Agar dilakukan langkah diplomatik," terang Fuad.
Pada Selasa (20/5) pukul 17.00 WIB, setelah kapal perang TNI berpatroli terus berputar-putar di kawasan itu akhir Malaysia menghentikan pembangunan mercusuar. Namun tiga tiang pancang sudah terpasang di kawasan itu.
0 komentar:
Posting Komentar